Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus mengupayakan penguatan perspektif gender di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L). Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan implementasi Women, Peace, and Security (WPS) atau Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan dapat berjalan secara optimal dan terintegrasi.
KemenPPPA menekankan bahwa perspektif gender bukan sekadar isu perempuan, melainkan pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan, keamanan, dan perdamaian dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan memperkuat pemahaman gender di tingkat kementerian dan lembaga, diharapkan setiap program kerja yang disusun memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Implementasi WPS sendiri menjadi fokus utama karena peran perempuan dalam proses perdamaian dan stabilitas keamanan sangatlah krusial. KemenPPPA mendorong agar kementerian terkait tidak hanya melibatkan perempuan sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam pengambilan keputusan. Sinergi antarlembaga dianggap sebagai kunci utama agar agenda WPS tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan terwujud dalam aksi nyata di lapangan.
Melalui koordinasi yang lebih erat, KemenPPPA berharap adanya standarisasi perspektif gender dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Hal ini mencakup perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program, sehingga dampak positif dari implementasi WPS dapat terukur secara jelas dan memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan serta pemberdayaan perempuan di Indonesia.
Sebagai informasi, konsep Women, Peace, and Security (WPS) merupakan agenda global yang mengacu pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Agenda ini mengakui bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika perempuan terlibat aktif dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, serta proses rekonstruksi pasca-konflik, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga kohesi sosial di masyarakat.
