Kementerian Kehutanan tengah mempercepat proses pembentukan lembaga baru yang akan fokus pada pengelolaan lahan gambut. Langkah ini diawali dengan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.
Menteri Kehutanan mengungkapkan bahwa proses administrasi untuk pembentukan badan ini sedang berjalan. Ia menargetkan surat izin prakarsa untuk pembentukan lembaga tersebut dapat segera dikirimkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) paling lambat pada Senin pagi mendatang.
Langkah strategis ini diambil dengan harapan agar lembaga baru tersebut dapat bekerja lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan struktur organisasi yang ada sebelumnya. Fokus utama dari badan ini nantinya adalah memastikan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan lebih terukur dan terintegrasi guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Melalui Perpres yang akan terbit, pemerintah ingin memastikan adanya koordinasi yang lebih kuat antarinstansi dalam menangani isu-isu krusial di lahan gambut. Hal ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mengoptimalkan fungsi ekologis lahan gambut di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai informasi, lahan gambut memiliki peran krusial dalam penyerapan karbon dunia dan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Kerusakan lahan gambut, terutama akibat pengeringan dan kebakaran hutan, seringkali memicu bencana kabut asap lintas batas yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta ekonomi regional di Asia Tenggara.
