Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur, tengah menghadapi tantangan signifikan dalam upaya membenahi kawasan permukiman kumuh di wilayahnya. Masalah utama yang menjadi penghambat proses penataan tersebut adalah terkait status kepemilikan dan ketersediaan lahan.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kota Probolinggo berencana melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah kolaboratif ini diambil guna mencari solusi legalitas tanah agar program revitalisasi lingkungan dapat berjalan sesuai rencana tanpa terbentur masalah sengketa atau administrasi pertanahan.
Kondisi permukiman kumuh yang masih ditemukan di beberapa titik Kota Probolinggo dinilai memerlukan penanganan cepat, terutama terkait perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase, akses jalan, dan sanitasi. Namun, tanpa adanya kejelasan status lahan, intervensi pembangunan fisik dari pemerintah seringkali terhambat karena aturan penggunaan anggaran negara yang mengharuskan lahan dalam status yang jelas dan tidak bermasalah.
Melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kota Probolinggo berharap dapat melakukan percepatan sertifikasi lahan atau mencari skema pemanfaatan ruang yang tepat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut sekaligus memudahkan pemerintah dalam mengimplementasikan program penataan kawasan kumuh secara berkelanjutan.
Permasalahan permukiman kumuh merupakan isu perkotaan yang kompleks dan umum terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Fenomena ini biasanya dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, serta keterbatasan lahan hunian yang terjangkau, sehingga memicu munculnya kawasan dengan kualitas lingkungan dan infrastruktur yang rendah di pusat-pusat kota.
