Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan penjelasan mengenai prosedur pengurusan administrasi bagi pemilik kendaraan yang status kendaraannya terblokir akibat sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Bagi masyarakat yang mengalami kendala ini, proses pembukaan blokir kini dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Blokir kendaraan biasanya terjadi apabila pemilik kendaraan melakukan pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh kamera ETLE, namun belum melakukan penyelesaian denda atau pembayaran tilang yang diwajibkan. Hal ini menyebabkan status kendaraan menjadi terblokir dalam sistem administrasi, sehingga pemilik tidak dapat melakukan proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau pembayaran pajak tahunan.
Untuk mengaktifkan kembali status kendaraan tersebut, pemilik diminta untuk mengikuti prosedur yang berlaku di Samsat setempat. Langkah utama adalah memastikan bahwa seluruh kewajiban pembayaran denda tilang telah diselesaikan. Setelah pembayaran terverifikasi, petugas akan membantu proses pembukaan blokir agar kendaraan kembali memiliki status aktif dalam database administrasi kendaraan bermotor.
Korlantas Polri mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar lebih tertib dalam berlalu lintas guna menghindari sanksi hukum dan kendala administrasi di kemudian hari. Penggunaan teknologi ETLE bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara melalui pengawasan yang lebih objektif dan otomatis, sehingga keselamatan jalan raya dapat lebih terjamin.
