Ketua Komisi VIII: BPIH Berpotensi Naik Jika Skema Perhitungan Masih Sama
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berpotensi untuk naik jika skema perhitungan yang digunakan tidak mengalami perubahan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama pada Senin (25/9/2023).
Yandri mengungkapkan, saat ini BPIH ditetapkan berdasarkan berbagai faktor, termasuk biaya operasional, inflasi, dan kurs mata uang asing. Namun, jika semua variabel tersebut tetap pada posisi yang sama tanpa adanya inovasi dalam pengelolaan keuangan haji, maka kemungkinan kenaikan BPIH sangat besar.
- “Kami ingin memastikan bahwa biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama dengan adanya angka yang sangat berfluktuasi pada biaya hidup,” ujar Yandri.
- Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan dana haji agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana tersebut digunakan dan dialokasikan.
- “Kami akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan digunakan secara efisien dan efektif,” tambahnya.
Pihak Kementerian Agama juga telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi penyesuaian BPIH yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Kami akan melakukan analisis menyeluruh untuk menentukan apakah perlu ada revisi dalam skema perhitungan, sehingga bisa menekan kemungkinan kenaikan BPIH yang tidak perlu,” jelas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan para calon jemaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Masyarakat diminta untuk selalu memperbarui informasi terkait haji agar tidak tertinggal mengenai kebijakan terbaru yang diambil oleh pemerintah.
