Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pengerjaan proyek pusat data atau data center milik BDX yang berlokasi di kawasan Jatiluhur. Keputusan ini diambil setelah ditemukan adanya sejumlah persyaratan pembangunan yang hingga saat ini belum dipenuhi oleh pihak pengembang.
Langkah penghentian ini mendapat dukungan penuh dari Dedi Mulyadi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak operasional pusat data tersebut terhadap ketersediaan sumber daya air di wilayah sekitar. Fokus utama kekhawatiran tersebut adalah potensi terjadinya penyedotan air dalam skala besar yang dapat mengganggu sistem irigasi dan kebutuhan air bagi para petani setempat.
Menurut Dedi, keberlangsungan sektor pertanian di wilayah Jatiluhur harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap izin pembangunan dan analisis dampak lingkungan menjadi krusial agar investasi teknologi tidak justru merugikan masyarakat lokal, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian.
Saat ini, pihak Pemprov Jabar meminta pengembang proyek BDX untuk segera melengkapi seluruh dokumen administrasi dan teknis yang dipersyaratkan. Proses pembangunan hanya akan diizinkan berlanjut apabila seluruh standar regulasi telah terpenuhi dan jaminan mengenai keamanan lingkungan, khususnya terkait manajemen air, dapat dibuktikan secara nyata.
Secara umum, pembangunan pusat data (data center) memang membutuhkan infrastruktur pendinginan yang sangat besar untuk menjaga suhu server tetap stabil. Kebutuhan air yang tinggi untuk sistem pendingin seringkali menjadi isu lingkungan yang sensitif di berbagai wilayah, terutama jika lokasi pembangunan berdekatan dengan kawasan konservasi air atau lahan pertanian produktif yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal.
