Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya telah resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Meskipun pengakuan tersebut muncul ke publik baru-baru ini, Jokowi mengklaim bahwa status keanggotaannya di partai tersebut sebenarnya sudah terjalin sejak tahun 2025.
Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta diterima dengan mulus oleh publik. Munculnya Kartu Tanda Anggota (KTA) Jokowi yang baru diperlihatkan ke publik memicu berbagai reaksi dan tanda tanya. Sejumlah pihak menilai momentum pengungkapan status kader ini terasa janggal dan terkesan mendadak.
Kritik yang muncul kemudian mengaitkan langkah politik Jokowi tersebut dengan kondisi internal PSI saat ini. Sorotan tajam tertuju pada hasil survei elektabilitas PSI yang dinilai masih rendah, yakni berada di angka 2,3 persen. Banyak yang beranggapan bahwa pengumuman keanggotaan Presiden Jokowi merupakan strategi politik untuk mendongkrak popularitas dan dukungan terhadap PSI yang tengah berjuang meningkatkan posisinya di mata pemilih.
Keterkaitan antara pengakuan menjadi kader dengan rendahnya angka survei tersebut menjadi bahan diskusi hangat di ruang publik. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya pengaruh figur Jokowi dalam peta politik nasional, di mana keterlibatannya dalam sebuah organisasi politik seringkali dianggap sebagai katalisator bagi peningkatan dukungan massa.
