Sebanyak delapan partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen secara kolektif menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu). Inisiatif ini merupakan upaya bersama untuk memberikan masukan terhadap regulasi kepemiluan di Indonesia agar lebih inklusif dan demokratis.
Said Iqbal, yang bertindak sebagai perwakilan dari koalisi delapan partai non-parlemen tersebut, mengungkapkan bahwa naskah RUU Pemilu yang mereka susun memiliki cakupan yang sangat luas. Dokumen tersebut mencapai sekitar 200 halaman dan mengidentifikasi serta mengatur sedikitnya 30 isu krusial yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam usulan tersebut adalah mengenai syarat ambang batas atau *Parliamentary Threshold* (PT). Koalisi ini mengusulkan agar syarat PT diturunkan menjadi 1 persen. Langkah ini dinilai perlu untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi partai-partai kecil atau partai baru agar dapat memperoleh representasi di lembaga legislatif, sehingga suara pemilih tidak terbuang sia-sia.
Selain masalah ambang batas, 30 isu lain yang tertuang dalam naskah tersebut mencakup berbagai aspek teknis dan substansial mengenai tata cara pemilihan umum. Koalisi berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan regulasi pemilu yang lebih adil bagi seluruh kontestan politik.
Sistem pemilihan umum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi, termasuk fluktuasi angka ambang batas parlemen yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Perdebatan mengenai besaran *Parliamentary Threshold* terus bergulir karena melibatkan pertimbangan antara efektivitas pemerintahan di parlemen dengan prinsip keadilan representasi bagi partai politik skala kecil.
