Komisi I DPR RI memberikan reaksi keras terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protes ini muncul setelah PM Wale melontarkan tuduhan mengenai adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di wilayah Papua.
Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, secara tegas mengecam sikap PM Matthew Cooper Wale tersebut. Menurut Sridjaja, tuduhan yang disampaikan dalam pidato resmi di forum internasional tersebut tidak dapat diterima dan dianggap sebagai bentuk campur tangan yang tidak tepat terhadap urusan internal kedaulatan Indonesia.
Kecaman ini menekankan bahwa narasi yang dibangun oleh pemimpin Kepulauan Solomon tersebut tidak berdasar dan dapat memperkeruh suasana stabilitas kawasan. DPR mendesak agar negara-negara sahabat, termasuk Kepulauan Solomon, lebih menghormati integritas teritorial Indonesia serta tidak menggunakan panggung PBB untuk menyebarkan klaim sepihak mengenai situasi di Papua.
Respons tegas dari parlemen Indonesia ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga legislatif dalam menjaga kedaulatan negara dari tekanan internasional. Komisi I DPR menilai bahwa dialog diplomatik seharusnya dilakukan melalui jalur resmi dan berbasis data yang akurat, bukan melalui pernyataan publik yang provokatif di forum global.
Sebagai informasi tambahan, isu Papua sering kali menjadi topik yang diangkat dalam berbagai forum internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kemerdekaan. Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut untuk menjawab tantangan sosial dan politik yang ada.
