Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, memberikan masukan strategis kepada Ombudsman Republik Indonesia menyusul terungkapnya sejumlah permasalahan serius di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Menurut Khozin, langkah pengawasan yang telah dilakukan Ombudsman sudah tepat, namun perlu didukung dengan kolaborasi yang lebih erat bersama aparat penegak hukum.
Khozin menekankan bahwa temuan mengenai berbagai penyimpangan atau 'borok' di dalam Lapas Cibinong tidak boleh berhenti pada tahap rekomendasi administratif semata. Ia menilai, agar penanganan kasus berjalan tuntas dan memberikan efek jera, Ombudsman harus mampu mengintegrasikan hasil pengawasannya dengan proses hukum yang berlaku melalui kerja sama lintas instansi.
Saran tersebut muncul sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap upaya pemberantasan praktik maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya sinergi antara pengawas eksternal seperti Ombudsman dan aparat penegak hukum, diharapkan setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dapat diproses secara hukum dengan lebih cepat dan transparan.
Lebih lanjut, langkah kolaboratif ini dipandang penting untuk memastikan bahwa perbaikan sistem di Lapas Cibinong tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi perubahan struktural yang permanen. Hal ini bertujuan agar fungsi pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan optimal tanpa terganggu oleh praktik-praktik ilegal yang merugikan.
Ombudsman Republik Indonesia sendiri merupakan lembaga negara pengawas eksternal yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam praktiknya, Ombudsman seringkali menemukan berbagai kendala dalam implementasi rekomendasi, sehingga penguatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum menjadi kunci utama agar setiap temuan maladministrasi dapat ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
