Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, memberikan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang mencoba menghalangi tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, tindakan menghambat proses pengawasan layanan publik merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada konsekuensi hukum pidana.
Khozin menegaskan bahwa ancaman pidana bagi mereka yang menghalangi kinerja Ombudsman bisa mencapai hukuman penjara hingga dua tahun. Penegasan ini dimaksudkan agar seluruh penyelenggara layanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen penuh dalam mendukung proses pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas tersebut.
Lebih lanjut, politikus tersebut menggarisbawahi betapa krusialnya aspek transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik. Ia menilai bahwa keterbukaan informasi dan sikap kooperatif dari instansi pemerintah adalah kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik maladministrasi.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Ombudsman, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Oleh karena itu, segala bentuk upaya untuk menutup-nutupi kesalahan atau menghambat proses investigasi Ombudsman dianggap sebagai tindakan yang merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan publik yang prima.
Ombudsman Republik Indonesia sendiri merupakan lembaga negara independen yang memiliki kewenangan luas dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lembaga ini bertugas menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, mulai dari penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, hingga perilaku tidak patut dari aparatur sipil negara dalam memberikan layanan kepada warga negara.
