Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Menurutnya, kaum muda memiliki kapasitas dan energi yang besar untuk memastikan bahwa akses informasi dari lembaga pemerintah dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Harry menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif bagi badan publik, melainkan instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, diharapkan pengawasan terhadap kebijakan publik menjadi lebih efektif, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir melalui transparansi data.
Lebih lanjut, KI DKI Jakarta mendorong para pemuda untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi pengawas yang kritis. Hal ini mencakup kemampuan untuk memilah informasi yang valid serta keberanian untuk meminta informasi publik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Keterbukaan informasi dianggap sebagai pondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di tingkat daerah maupun nasional.
Upaya ini diharapkan dapat membangun budaya transparansi yang lebih kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya sinergi antara lembaga pengawas seperti Komisi Informasi dan semangat kritis generasi muda, akses terhadap informasi publik diharapkan tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang kaku, melainkan menjadi hak yang mudah dipenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komisi Informasi sendiri merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi. Keberadaan lembaga ini krusial untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan pengawasan pembangunan daerah.
