Komisi Informasi (KI) Pusat menegaskan bahwa penguatan tata kelola kearsipan merupakan elemen krusial dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik. Menurut KI Pusat, sistem pengarsipan yang tertata dengan baik menjadi fondasi utama agar proses permintaan informasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.
Kondisi arsip yang tidak terorganisir dengan baik seringkali menjadi hambatan utama bagi badan publik dalam memberikan respons cepat terhadap permohonan informasi dari masyarakat. Oleh karena itu, KI Pusat mendorong seluruh lembaga publik untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen dokumen mereka, mulai dari tahap penciptaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip.
Pengelolaan arsip yang sistematis tidak hanya memudahkan petugas dalam mencari data yang dibutuhkan, tetapi juga meminimalisir risiko hilangnya dokumen penting yang seharusnya menjadi konsumsi publik. Dengan tata kelola yang kuat, badan publik diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat terus meningkat.
Lebih lanjut, KI Pusat menekankan bahwa digitalisasi arsip harus menjadi prioritas dalam transformasi tata kelola informasi saat ini. Penggunaan teknologi informasi dalam pengarsipan akan mempercepat aksesibilitas dan memudahkan proses pemutakhiran data secara berkala, sehingga informasi yang tersedia bagi publik tetap relevan dengan perkembangan situasi terkini.
Sebagai bagian dari upaya penguatan transparansi, tata kelola arsip yang baik juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif badan publik. Hal ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi yang bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pengawasan masyarakat yang didukung oleh ketersediaan data yang valid.
