Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam proses penegakan hukum terkait insiden kecelakaan kereta api, baik pada layanan kereta api jarak jauh maupun Kereta Rel Listrik (KRL). Menurutnya, tanggung jawab hukum atas terjadinya kecelakaan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada masinis sebagai operator di lapangan.
Lasarus menilai bahwa kecelakaan transportasi rel sering kali merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor teknis dan manajerial. Oleh karena itu, ia mendorong adanya investigasi yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mulai dari kelayakan sarana dan prasarana, sistem persinyalan, hingga pengawasan operasional yang dilakukan oleh pihak manajemen.
Menurut pandangannya, jika penegakan hukum hanya berhenti pada masinis, maka ada risiko pengabaian terhadap kegagalan sistemik yang mungkin menjadi penyebab utama kecelakaan. Dengan menyasar pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam ranah manajerial dan pemeliharaan, diharapkan ada perbaikan fundamental dalam standar keselamatan transportasi rel di Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial guna memastikan bahwa setiap insiden menjadi pelajaran berharga untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Komisi V berharap instansi terkait dapat menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam mengusut setiap kasus kecelakaan kereta api, sehingga aspek keselamatan penumpang benar-benar menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan operasional.
Transportasi kereta api merupakan salah satu moda transportasi massal utama di Indonesia yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan melalui KRL dan antar kota melalui kereta api jarak jauh, standar keselamatan yang ketat menjadi hal yang tidak bisa ditawar guna meminimalisir risiko kecelakaan yang dapat mengancam nyawa banyak orang.
