Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian serius terhadap laporan mengenai adanya fasilitas mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Menanggapi temuan tersebut, pihak legislatif secara tegas meminta agar seluruh fasilitas yang tidak sesuai standar tersebut segera ditindaklanjuti dengan pembongkaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sekitar 10 klaster di dalam Lapas Cibinong yang diduga memiliki fasilitas melebihi ketentuan yang berlaku bagi warga binaan. Keberadaan klaster mewah ini dinilai mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana seharusnya seluruh tahanan mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang standar sesuai dengan regulasi pemerintah.
Permintaan pembongkaran ini menjadi bentuk pengawasan ketat dari DPR RI terhadap kinerja instansi pemasyarakatan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi praktik pemberian keistimewaan bagi narapidana tertentu, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih, sehingga tidak terjadi diskriminasi fasilitas di dalam lapas.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pengelola lapas di seluruh Indonesia agar lebih transparan dan disiplin dalam menjalankan fungsi pembinaan. DPR menegaskan bahwa lapas seharusnya menjadi tempat bagi warga binaan untuk menjalani masa hukuman dan proses rehabilitasi, bukan justru menjadi tempat yang menyediakan kenyamanan eksklusif bagi kalangan tertentu.
Permasalahan fasilitas mewah di dalam lapas merupakan isu klasik yang sering muncul dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan praktik pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dan pengawasan internal guna menghapus praktik 'sel mewah' demi mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.
