Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian serius terhadap temuan fasilitas hunian mewah yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Menanggapi rencana pembongkaran fasilitas tersebut, DPR meminta agar seluruh properti dan aset yang ada di dalam hunian mewah tersebut dicatat secara terperinci terlebih dahulu.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa proses inventarisasi barang sangat krusial sebelum langkah pembongkaran dilakukan. Menurutnya, pencatatan aset tersebut diperlukan sebagai bagian dari pengumpulan barang bukti untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar tidak ada aset atau barang berharga yang hilang atau dimanipulasi sebelum petugas berwenang melakukan pemeriksaan mendalam.
Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dalam pengungkapan kasus fasilitas mewah di dalam lapas. Dengan adanya catatan yang akurat mengenai isi properti tersebut, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih efektif dalam mengungkap siapa saja pihak yang terlibat serta bagaimana fasilitas mewah tersebut bisa dibangun di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Selain itu, penekanan pada inventarisasi ini juga merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap kinerja instansi pemasyarakatan. DPR ingin memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di lapas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan bukti-bukti fisik yang nyata.
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia secara umum berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Isu mengenai fasilitas mewah bagi narapidana tertentu seringkali menjadi sorotan publik karena dianggap mencederai rasa keadilan dan prinsip kesetaraan di depan hukum, di mana seluruh warga binaan seharusnya mendapatkan perlakuan dan fasilitas standar yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
