Komnas HAM: Latihan Militer tak Relevan untuk Calon Manajer Kopdes, Hentikan Sekarang Juga
Jakarta, 15 Oktober 2023 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan pernyataan tegas terkait praktik latihan militer yang diterapkan terhadap calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) di sejumlah daerah. Mereka menilai bahwa metode pelatihan tersebut tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menekankan bahwa pelatihan yang berbasis pada kekerasan dan kedisiplinan militer bertentangan dengan tujuan pembinaan sumber daya manusia yang seharusnya berbasis pada kemandirian dan keahlian. "Latihan militer tidak memberikan nilai tambah yang berarti bagi pengelolaan koperasi. Justru, bisa berisiko mengalienasi calon manajer dari nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan yang seharusnya ditegakkan dalam lembaga-lembaga desa," ujarnya dalam konferensi pers hari ini.
Dalam surat terbuka yang dikirimkan kepada pihak terkait, Komnas HAM meminta agar program latihan militer ini dihentikan dengan segera. Mereka juga menyerukan agar pemerintah dan semua pihak untuk mencarikan alternatif pelatihan yang lebih relevan dan berbasis pada pengembangan kompetensi manajerial serta soft skills yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.
Menurut Atnike, pelatihan yang lebih sesuai untuk calon manajer Kopdes adalah yang berfokus pada manajemen, komunikasi, dan pengembangan ekonomi lokal. "Seharusnya kita mendorong calon pengelola koperasi untuk memiliki kemampuan analisis yang tajam serta sikap kepemimpinan yang inklusif," jelasnya.
Tanggapan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Reaksi terhadap pernyataan Komnas HAM muncul dari berbagai kalangan. Beberapa anggota koperasi menilai bahwa pelatihan tersebut memang terlalu keras dan tidak sesuai dengan konteks pengelolaan bisnis yang berbasis komunitas.
- Ali, pengurus Koperasi Desa Suka Maju, menyatakan, "Kami membutuhkan pelatihan yang lebih relevan, bukan pelatihan militer. Kami lebih butuh pembekalan mengenai pemasaran dan manajemen keuangan."
- Sementara itu, Rini, seorang anggota masyarakat mengungkapkan, "Kopdes seharusnya memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru membuat suasana menjadi menakutkan."
Komnas HAM juga menyebutkan bahwa pelatihan yang tidak relevan dapat meningkatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan merusak suasana kerja di dalam koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, mereka mendesak agar semua pihak merespon dan menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual.
Ke depan, diharapkan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia di desa dapat lebih terbuka dalam memilih metode pelatihan serta bekerja sama dengan pangurus koperasi dan komunitas untuk menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
