Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi (KPH-AKSI) Yogyakarta melayangkan tuntutan keras kepada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Yogyakarta.
Keresahan ini memicu sejumlah anggota koalisi untuk turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menilai bahwa proses hukum terhadap insiden tersebut harus berjalan transparan dan cepat, mengingat dampaknya yang menyasar pada kesehatan masyarakat, khususnya para penerima manfaat program tersebut.
KPH-AKSI menekankan pentingnya pengusutan menyeluruh untuk menemukan penyebab utama terjadinya keracunan. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan kasus ini dan segera mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian dalam penyediaan makanan bergizi tersebut. Menurut koalisi, kepastian hukum sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Selain menuntut tindakan tegas dari kepolisian, aksi ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan penyelenggara program untuk lebih memperketat standar operasional prosedur (SOP) terkait keamanan pangan. Pengawasan terhadap kualitas bahan baku hingga proses pengolahan makanan dinilai menjadi titik krusial yang harus diperbaiki guna menjamin keselamatan konsumsi publik.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, implementasi program skala besar seperti ini kerap menghadapi tantangan dalam hal manajemen logistik dan pengawasan sanitasi pangan, sehingga pengawasan ketat dari instansi terkait menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut.
