Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sebagai bagian dari proses pengembangan penyidikan, lembaga antirasuah tersebut melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari pihak swasta, Tri Budi Ambarsari, pada Rabu (30/9/2026).
Kehadiran Tri Budi Ambarsari sebagai saksi menjadi penting untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai modus operandi pemerasan yang diduga terjadi di wilayah tersebut. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya telah dilakukan oleh tim penyidik KPK, di mana sejumlah pihak termasuk Bupati Pemalang turut terjaring dalam operasi tersebut.
KPK berupaya mengumpulkan seluruh bukti dan keterangan yang relevan guna memastikan konstruksi perkara yang utuh. Keterangan dari pihak swasta diharapkan dapat mengungkap bagaimana aliran dana atau tekanan yang terjadi dalam praktik pemerasan tersebut, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam skema korupsi di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat keterlibatan pucuk pimpinan daerah dalam operasi penangkapan tersebut. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara maupun menghambat iklim investasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat daerah.
