Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur. Dalam proses penyelidikannya, lembaga antirasuah tersebut berhasil mengidentifikasi sejumlah rekening bank yang diduga kuat digunakan sebagai tempat penampungan dana ilegal.
Berdasarkan temuan terbaru, penyidik KPK telah mengamankan sejumlah kartu ATM yang terhubung dengan rekening-rekening mencurigakan tersebut. Aliran dana yang masuk ke dalam rekening tersebut diduga berasal dari setoran tidak resmi yang dilakukan oleh sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) yang berada di bawah naungan Kanwil BPN Jawa Timur.
KPK saat ini masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memetakan siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan rekening tersebut serta menentukan nominal pasti dari dana yang dikumpulkan. Penyelidikan ini difokuskan pada pola transaksi keuangan guna mengungkap apakah terdapat praktik gratifikasi atau pemerasan yang sistematis di internal instansi pertanahan tersebut.
Langkah pengamanan barang bukti berupa kartu ATM ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengidentifikasi aktor intelektual di balik dugaan penyalahgunaan wewenang ini. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan yang rentan terhadap praktik pungutan liar.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan di Indonesia, mulai dari pendaftaran tanah hingga pengurusan sertifikat. Sektor ini sering menjadi sorotan publik karena besarnya volume transaksi lahan dan kompleksitas birokrasi yang terkadang membuka celah terjadinya praktik korupsi maupun pungutan liar dalam proses pengurusan dokumen pertanahan.
