PORTALSOLUSINDO
Nasional

KPK Ungkap Total Tangkap 18 Orang Terkait Bupati Sukoharjo

Oleh: Siti AminahJumat, 10 Juli 2026 pukul 16.52
KPK Ungkap Total Tangkap 18 Orang Terkait Bupati Sukoharjo
[Iklan AdSense 728x90]

KPK Ungkap Total Tangkap 18 Orang Terkait Bupati Sukoharjo

Jakarta, Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap total 18 orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan Bupati Sukoharjo. Penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Selasa malam, 15 November 2023.

Menurut sumber internal KPK, praktik korupsi ini melibatkan beberapa pejabat daerah dan pihak swasta yang diduga berkolusi dalam proyek-proyek pemerintah daerah yang bernilai miliaran rupiah. Selain Bupati Sukoharjo, beberapa pejabat dari instansi terkait juga ikut serta dalam penangkapan ini.

Rincian Penangkapan

  • Di antara yang ditangkap adalah Bupati Sukoharjo sendiri, yang diduga menjadi otak dari praktik ini.
  • Satu orang anggota DPRD setempat juga terlibat dalam kasus ini, diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur.
  • Para pelaku ditangkap di beberapa lokasi berbeda, termasuk di kantor pemerintah dan rumah pribadi.

Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendalami kasus ini dan berencana untuk segera memanggil saksi-saksi kunci yang dapat mengungkap lebih banyak informasi terkait praktik korupsi tersebut.

Respon Publik dan Penegakan Hukum

Penangkapan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang mengharapkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kasus korupsi di daerah. Banyak warga Sukoharjo yang merasa kecewa dengan perilaku para pejabat yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat.

“Kami berharap KPK terus memantau kegiatan para pejabat di sini dan tidak segan untuk bertindak jika menemukan indikasi korupsi,” ungkap salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Kesimpulan

Dengan penangkapan 18 orang terkait kasus Bupati Sukoharjo ini, KPK kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kasus ini diharapkan menjadi pendorong bagi instansi pemerintah lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran daerah.

Disclaimer: Penggunaan teknologi AI pada artikel ini ditujukan semata-mata untuk penyempurnaan redaksional.