Krisis ketersediaan air bersih menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kehadiran negara secara penuh dalam setiap tahap penanganannya.
Menurut Novita, intervensi pemerintah sangat krusial untuk memastikan akses air bersih dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keterlibatan negara diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala struktural maupun teknis yang selama ini menghambat distribusi air bersih, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem atau memiliki infrastruktur air yang buruk.
Lebih lanjut, legislator tersebut menilai bahwa penanganan krisis air bukan sekadar masalah teknis penyediaan sarana, tetapi juga menyangkut hak dasar warga negara. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar program pengadaan air bersih dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Novita berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dalam memitigasi dampak krisis air yang kian mengkhawatirkan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur baru, optimalisasi sumber daya air yang ada, hingga pengawasan ketat terhadap pengelolaan air agar tidak terjadi ketimpangan akses antarwilayah.
Krisis air bersih merupakan permasalahan global yang sering kali diperburuk oleh perubahan iklim, deforestasi, dan pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata dengan adanya fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang, sehingga pengelolaan sumber daya air yang terpadu menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat secara nasional.
