Dalam proses pengukuhannya sebagai Guru Besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Bakir Ihsan memberikan catatan kritis mengenai kondisi demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini. Menurutnya, terdapat diskoneksi yang cukup nyata antara landasan ideologi negara dengan realitas politik di lapangan.
Prof. Bakir menekankan bahwa Pancasila seharusnya menjadi kompas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ia menilai bahwa dalam praktiknya, nilai-nilai luhur tersebut sering kali terabaikan oleh kepentingan jangka pendek. Fenomena ini terlihat dari pergeseran orientasi politik yang kini cenderung lebih mengutamakan hasil instan daripada proses yang berintegritas.
Lebih lanjut, ia menyoroti maraknya praktik politik pragmatis dan transaksional yang kian menguat. Kondisi ini dianggap sebagai ancaman terhadap kualitas demokrasi, karena keputusan-keputusan politik tidak lagi didasarkan pada kemaslahatan publik atau prinsip moral, melainkan pada kesepakatan antar aktor politik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Kesenjangan antara idealisme Pancasila dan realitas politik ini, menurut Prof. Bakir, memerlukan perhatian serius agar demokrasi Indonesia tidak sekadar menjadi prosedur formalitas pemilu, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.
Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka, UIN Jakarta memiliki peran strategis dalam mencetak intelektual yang mampu memberikan kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Diskusi mengenai demokrasi dan implementasi Pancasila merupakan isu yang terus bergulir di lingkungan akademisi Indonesia guna memastikan bahwa pembangunan politik nasional tetap berjalan di atas rel etika dan hukum yang berlaku.
