Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, memberikan analisis mendalam terkait posisi hukum Gibran Rakabuming Raka dalam dinamika politik saat ini. Menurut Henri, jika ditinjau dari perspektif hukum positif, posisi Gibran saat ini dinilai masih memiliki landasan yang kuat dan sulit untuk digoyahkan melalui jalur legalitas formal.
Namun, Henri memberikan catatan kritis bahwa kekuatan hukum tidak serta-merta menghapus persoalan lain yang menyertai. Ia menekankan bahwa meskipun secara regulasi posisi tersebut sah, terdapat celah besar terkait legitimasi moral dan standar etika yang menjadi sorotan publik.
Dalam pandangannya, pemisahan antara kepatuhan hukum dan kepatuhan etika menjadi poin krusial. Henri menilai bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dibangun di atas kertas keputusan pengadilan atau aturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penerimaan moral masyarakat. Oleh karena itu, isu etika yang muncul dianggap sebagai beban tersendiri yang harus dihadapi, terlepas dari kuatnya posisi hukum yang dimiliki.
Kritik ini mengisyaratkan bahwa dalam dunia politik, aspek legalitas seringkali tidak berjalan beriringan dengan aspek moralitas. Bagi Henri, pengakuan hukum mungkin memberikan keamanan posisi, namun legitimasi etika adalah hal yang memberikan wibawa dan kepercayaan penuh dari rakyat terhadap seorang pemimpin.
