Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan reaksi keras terhadap temuan adanya fasilitas mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Menanggapi fenomena tersebut, Mahfud mendesak pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan tegas tanpa kompromi.
Mahfud menilai bahwa keberadaan fasilitas mewah di dalam penjara menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan Lapas. Menurutnya, praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak marwah institusi pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana.
Oleh karena itu, Mahfud mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran personel yang bertugas di Lapas Cibinong. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memiliki keberanian untuk memberhentikan atau memecat seluruh pihak yang terbukti terlibat atau lalai dalam pengawasan sehingga fasilitas mewah tersebut bisa tersedia di dalam sel.
Langkah pemecatan ini dianggap sebagai solusi paling efektif untuk memberikan efek jera sekaligus mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah tidak menoleransi segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara. Mahfud berharap kepemimpinan saat ini dapat melakukan pembersihan internal secara total guna mengembalikan fungsi Lapas sebagai tempat rehabilitasi yang setara bagi seluruh warga binaan.
Persoalan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan merupakan isu klasik yang kerap muncul di berbagai Lapas di Indonesia. Praktik ini biasanya melibatkan suap dari narapidana kepada petugas untuk mendapatkan akses kenyamanan seperti AC, televisi, hingga perangkat elektronik lainnya. Hal ini sering kali menjadi sorotan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komnas HAM karena dianggap menciptakan diskriminasi antar narapidana serta menunjukkan lemahnya integritas petugas pemasyarakatan di lapangan.
