Sejumlah kelompok buruh melayangkan kritik keras terhadap substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang saat ini tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menilai bahwa draf regulasi tersebut tidak membawa perubahan signifikan dan justru cenderung mengulang pola yang sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kekhawatiran utama para pekerja tertuju pada sistem kontrak kerja yang dinilai masih membuka celah terjadinya praktik perbudakan modern. Menurut mereka, regulasi yang ada saat ini belum mampu memberikan kepastian kerja yang layak bagi para buruh, sehingga posisi tawar pekerja tetap rendah di hadapan pemberi kerja.
Selain masalah kontrak kerja, isu eksploitasi terhadap peserta magang juga menjadi sorotan tajam. Para buruh menilai bahwa program magang sering kali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai cara untuk mendapatkan tenaga kerja murah tanpa memberikan perlindungan hak-hak pekerja yang memadai. Hal ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan generasi muda yang baru memasuki dunia kerja.
Kritik ini muncul di tengah harapan para pekerja akan adanya pembaruan hukum yang benar-benar mampu melindungi hak-hak dasar tenaga kerja di Indonesia. Mereka mendesak agar DPR tidak sekadar melakukan formalitas dalam pembahasan RUU tersebut, melainkan benar-benar mengkaji ulang pasal-pasal yang dianggap timpang dan berpotensi merugikan kaum buruh dalam jangka panjang.
Isu mengenai perlindungan tenaga kerja di Indonesia memang menjadi topik yang kompleks sejak disahkannya UU Cipta Kerja. Perdebatan mengenai keseimbangan antara kemudahan investasi bagi pengusaha dan jaminan kesejahteraan bagi pekerja terus berlanjut, terutama terkait aturan outsourcing, upah minimum, serta kepastian status karyawan tetap yang menjadi tuntutan utama serikat pekerja di berbagai daerah.
