Penulis populer Tere Liye melontarkan kritik keras terhadap fenomena pengunduran diri massal yang terjadi di lingkungan manajer Koperasi Desa (Kopdes). Keprihatinan ini muncul setelah diketahui bahwa lebih dari 4.000 manajer Kopdes memutuskan untuk meninggalkan posisi mereka secara bersamaan.
Fokus utama dari kritik tersebut adalah besarnya biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk membekali para manajer ini. Tere Liye menyoroti penggunaan anggaran negara melalui APBN yang mencapai angka lebih dari Rp1 triliun. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk program pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para pengelola koperasi di tingkat desa.
Kekecewaan muncul karena investasi besar dalam bentuk anggaran pelatihan tersebut terkesan sia-sia apabila para peserta yang telah dilatih justru mengundurkan diri dalam jumlah besar. Hal ini dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang tidak memberikan dampak jangka panjang bagi pemberdayaan ekonomi desa sebagaimana yang direncanakan.
Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas program pelatihan yang dijalankan serta alasan mendasar di balik keputusan ribuan manajer tersebut untuk mundur. Penggunaan dana publik dalam skala besar diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan ekonomi di pedesaan, namun aksi mundur massal ini justru menciptakan ketidakpastian dalam tata kelola koperasi desa.
Koperasi Desa sendiri merupakan pilar penting dalam struktur ekonomi kerakyatan di Indonesia. Lembaga ini dirancang untuk membantu petani, peternak, dan pelaku UMKM di desa dalam mengakses modal serta pasar. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya, sehingga stabilitas manajerial menjadi kunci utama agar program pemberdayaan ekonomi pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
