Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan yang terbukti tidak memiliki izin resmi. Tindakan tegas ini dilakukan menyusul adanya inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh anggota Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada Rabu lalu.
Dalam kegiatan tersebut, petugas terlihat mengangkut berbagai barang dan merubuhkan struktur bangunan yang dianggap melanggar aturan tata ruang serta prosedur perizinan di lingkungan Lapas. Langkah eksekusi ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan lahan atau fasilitas negara.
Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI bertujuan untuk memantau langsung kondisi sarana dan prasarana di Lapas Cibinong. Keberadaan bangunan tanpa izin dinilai dapat mengganggu fungsi optimal lembaga pemasyarakatan serta berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan keamanan di masa mendatang. Oleh karena itu, Kemenimipas memberikan instruksi langsung agar bangunan-bangunan ilegal tersebut segera dibersihkan.
Pihak pengelola Lapas Kelas IIA Cibinong menyatakan komitmennya untuk mengikuti arahan dari pusat dan legislatif. Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap untuk memastikan area Lapas kembali tertata sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
Sebagai informasi, Lapas Kelas IIA Cibinong merupakan salah satu institusi pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Pengawasan ketat terhadap infrastruktur di dalam Lapas menjadi krusial untuk mencegah praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan fasilitas yang dapat mengganggu proses rehabilitasi narapidana.
