Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, memberikan respons positif terhadap usulan penetapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar lima persen. Menurutnya, angka tersebut sudah cukup baik untuk diterapkan dalam sistem pemilihan legislatif.
Kendati demikian, Khozin memberikan catatan tambahan terkait angka yang dianggap lebih ideal dan moderat. Ia menilai bahwa penerapan ambang batas sebesar enam persen sebenarnya lebih tepat untuk menjaga stabilitas politik sekaligus tetap memberikan ruang bagi representasi partai politik di parlemen.
Usulan ini muncul di tengah diskusi mengenai evaluasi sistem pemilu dan mekanisme penyaringan partai politik yang berhak menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penentuan angka ambang batas ini menjadi krusial karena berdampak langsung pada jumlah partai yang mampu lolos ke Senayan serta efektivitas pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Khozin menekankan bahwa pemilihan angka ambang batas harus mempertimbangkan keseimbangan antara keinginan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak setiap suara pemilih terwakili. Dengan angka yang moderat, diharapkan stabilitas pemerintahan tetap terjaga tanpa mematikan kompetisi sehat antarpartai politik.
Ambang batas parlemen sendiri merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk membatasi jumlah partai politik yang masuk ke parlemen. Sistem ini bertujuan untuk mencegah fragmentasi politik yang terlalu ekstrem di dalam DPR, sehingga proses legislasi dan pengawasan pemerintah dapat berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh terlalu banyaknya kepentingan kelompok kecil yang saling berbenturan.
