Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram memberikan keterangan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pimpinan pondok pesantren di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga telah melakukan aksi bejatnya terhadap belasan santriwati yang menimba ilmu di lembaga pendidikan agama tersebut.
Modus operandi yang digunakan pelaku tergolong manipulatif. Pelaku memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan guru spiritual untuk membangun kepercayaan serta kepatuhan dari para korban. Dengan dalih memberikan bimbingan khusus atau alasan keagamaan tertentu, pelaku menjerat para korban sehingga mereka merasa tidak berdaya untuk menolak permintaan pelaku.
LPA Mataram menegaskan bahwa tekanan psikologis dan relasi kuasa yang timpang menjadi faktor utama mengapa aksi pelecehan ini bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi. Para santriwati berada dalam posisi yang sangat rentan karena adanya doktrin kepatuhan mutlak kepada pimpinan pesantren, sehingga mereka merasa terancam atau takut untuk melapor.
Saat ini, pendampingan terhadap para korban menjadi prioritas utama. LPA Mataram bersama instansi terkait berupaya memberikan pemulihan trauma (trauma healing) bagi para santriwati yang mengalami dampak psikologis mendalam. Selain itu, proses hukum terus didorong agar pelaku mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, guna memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama merupakan isu serius yang kerap terjadi akibat penyalahgunaan relasi kuasa. Secara umum, lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk berkembang. Namun, ketika otoritas tertinggi dalam lembaga tersebut disalahgunakan, dampak traumanya tidak hanya mengenai fisik korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pendidikan keagamaan.
