Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya pemerataan distribusi bantuan sosial (bansos) digital agar tepat sasaran. Dalam pernyataannya, Luhut menyoroti adanya ketimpangan dalam akses dan penerimaan bantuan tersebut, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Luhut mendorong keterlibatan aktif personel TNI dan Polri dalam proses validasi data penerima bantuan. Langkah ini dinilai perlu mengingat jangkauan aparat keamanan yang luas hingga ke pelosok daerah, sehingga mereka dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.
Validasi data di lapangan dianggap krusial untuk meminimalkan terjadinya kesalahan sasaran atau adanya data ganda yang kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan pemerintah. Dengan turun langsung ke masyarakat, TNI dan Polri diharapkan dapat memverifikasi kondisi riil penerima manfaat sehingga distribusi bantuan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Upaya digitalisasi bansos memang bertujuan untuk mempercepat proses penyaluran dan mengurangi kebocoran anggaran. Namun, tantangan infrastruktur digital dan keterbatasan akses informasi di daerah terpencil membuat verifikasi fisik tetap menjadi langkah yang tidak bisa ditinggalkan guna menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
