Luthfi Ingin Tutup BUMD Pemprov Jateng yang Terus Rugi, PT PRPP Dibidik
Semarang, Jawa Tengah - Luthfi Hakim, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyatakan keprihatinannya terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus mengalami kerugian. Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD jateng, Luthfi mengungkapkan bahwa PT Pembangunan Jaya Perkasa (PT PRPP) adalah salah satu BUMD yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Luthfi menyampaikan bahwa PT PRPP sudah mengalami kerugian bertahun-tahun, dan penanganan yang dilakukan oleh pihak manajemen dinilai kurang efektif. "Kami ingin agar BUMD yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah sebaiknya ditutup, agar tidak terus menerus membebani keuangan daerah," ujarnya.
Menurut data yang diperoleh, PT PRPP mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dalam lima tahun terakhir. Luthfi menuntut agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah tegas untuk menjalankan evaluasi kinerja BUMD tersebut.
Tindakan Tupoksi Meminta Pertanggungjawaban
Luthfi menegaskan bahwa DPRD akan meminta pertanggungjawaban pengelola BUMD yang dinilai tidak profesional dan tidak efisien dalam menjalankan usahanya. "Tugas DPRD adalah memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tidak ada alasan untuk mempertahankan perusahaan yang hanya merugikan," tegasnya.
Di sisi lain, salah satu anggota dewan dari fraksi lain, Ahmad Nasir, menyatakan dukungannya terhadap langkah Luthfi. Ia juga mengingatkan bahwa ada banyak peluang investasi yang dapat dimanfaatkan jika dana yang terus mengalir ke BUMD yang merugi dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif.
Respon Pemerintah Provinsi
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, termasuk PT PRPP. "Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan, namun keputusan untuk menutup BUMD harus melalui proses yang proporsional dan transparan," ujarnya.
Ganjar juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan DPRD untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengelolaan BUMD di masa mendatang. Dengan begitu, kedepan dapat dihilangkan BUMD yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan
Langkah Luthfi untuk menutup BUMD yang terus merugi nampaknya mendapatkan dukungan luas di kalangan dewan. Namun, keputusan final mengenai nasib PT PRPP masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah provinsi. Masyarakat pun berharap agar kebijakan yang diambil bisa memberikan manfaat untuk perekonomian daerah.
