Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya bagi tenaga pendidik atau guru, hingga saat ini masih menyisakan ketidakpastian. Mekanisme resmi mengenai tata cara pengangkatan tersebut dikabarkan belum ditetapkan secara rinci oleh otoritas terkait.
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan adanya gejolak di kalangan tenaga pengajar. Salah satu pihak, Said, memberikan peringatan keras bahwa ketidakjelasan prosedur pengangkatan ini berpotensi memicu aksi protes massal. Ia mengindikasikan adanya kemungkinan banyak guru yang akan melakukan mogok mengajar sebagai bentuk kekecewaan atas belum adanya kejelasan status kepegawaian mereka.
Keresahan para guru PPPK ini berakar pada harapan mereka untuk mendapatkan kepastian jenjang karier dan jaminan kesejahteraan yang lebih stabil melalui status PNS. Ketidakpastian mekanisme transisi ini dianggap dapat mengganggu stabilitas proses belajar mengajar di berbagai sekolah jika aksi mogok benar-benar terjadi.
Saat ini, para tenaga pendidik masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun instansi terkait mengenai syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar mereka dapat beralih status menjadi PNS. Kejelasan regulasi menjadi kunci utama untuk meredam potensi konflik dan menjaga kelancaran operasional pendidikan di Indonesia.
