Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menjadi sorotan publik menyusul jalannya persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah pemeriksaan mengenai keabsahan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang digelar pada Rabu malam (1/10/2026).
Dalam proses persidangan tersebut, Arsul Sani hadir sebagai salah satu hakim konstitusi yang memimpin jalannya sidang. Keterlibatan Arsul Sani dalam perkara ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, mengingat latar belakang pendidikan dan rekam jejak profesionalnya sebagai seorang hakim.
Ada sebuah fakta menarik terkait riwayat pendidikan Arsul Sani. Hakim MK ini diketahui pernah mengikuti kursus singkat bahasa Inggris selama tiga minggu di institusi pendidikan yang sama dengan tempat Gibran Rakabuming Raka menempuh studinya. Meskipun durasi kehadirannya di kampus tersebut tergolong singkat dan hanya untuk tujuan peningkatan kemampuan bahasa, hal ini menciptakan sebuah titik temu administratif antara sang hakim dan pihak yang sedang diperkarakan dalam sidang PHPU tersebut.
Sebagai hakim, Arsul Sani memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk dokumen ijazah, diperiksa secara teliti dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan akhir mengenai keabsahan dokumen tersebut akan sangat bergantung pada pembuktian materiil yang terungkap selama proses persidangan berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan utama dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, MK berperan krusial dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum guna menjamin tegaknya konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
