Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi di tingkat daerah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Menkum Supratman menekankan bahwa efektivitas dari sebuah produk hukum sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat serta pihak-pihak terkait. Ia menyampaikan bahwa aturan yang telah ditetapkan di daerah harus dipatuhi secara konsisten agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan optimal. Kepatuhan hukum dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di wilayah masing-masing.
Lebih lanjut, Menteri Hukum mengimbau agar pemerintah daerah terus memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya tepat secara regulasi, tetapi juga implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku, diharapkan pembangunan daerah dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Upaya penguatan produk hukum daerah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik regulasi serta mempercepat proses pembangunan infrastruktur maupun ekonomi yang tetap menjaga kelestarian alam. Hal ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah pusat dalam menyelaraskan visi pembangunan nasional hingga ke tingkat paling dasar di daerah.
