Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan arahan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempertimbangkan relokasi pusat pemerintahan daerah tersebut. Langkah ini dipandang perlu guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mengoptimalkan tata ruang wilayah yang lebih terencana.
Dalam kunjungannya pada Rabu (30/9), Menteri Dody menekankan bahwa pemindahan pusat pemerintahan bukan sekadar perpindahan fisik bangunan, melainkan upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kabupaten Solok. Dengan lokasi yang lebih strategis, diharapkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah menjadi lebih mudah dan efisien.
Lebih lanjut, Menteri PU menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dalam proses relokasi ini. Pembangunan infrastruktur pendukung di lokasi baru harus dipersiapkan dengan standar yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masa depan, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan kemacetan lalu lintas.
Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan dapat segera melakukan kajian mendalam mengenai lokasi potensial yang akan dijadikan pusat pemerintahan baru. Sinergi antara pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar proyek pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat luas.
Relokasi pusat pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia umumnya dilakukan untuk menghindari kepadatan di pusat kota lama serta sebagai strategi pemerataan pembangunan. Langkah ini sering kali diambil untuk memicu pertumbuhan ekonomi di area pinggiran kota dan memperbaiki sistem tata kota agar lebih teratur, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di berbagai wilayah administratif di Indonesia.
