Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah agar memberikan label non-halal pada produk rokok dan rokok elektrik atau vape.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap kesehatan masyarakat serta upaya memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk tembakau. Pihak Muhammadiyah menilai bahwa pemberian label non-halal sangat penting untuk mengedukasi konsumen, terutama umat Muslim, mengenai kandungan dan dampak dari konsumsi produk tersebut.
Dalam diskusi tersebut, ditekankan bahwa label non-halal bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya preventif dalam melindungi kesehatan publik. Dengan adanya label yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan memiliki pertimbangan moral serta agama sebelum mengonsumsi produk rokok maupun vape.
Muhammadiyah berharap BPJPH dapat segera mengkaji regulasi terkait sertifikasi halal dan label non-halal untuk produk tembakau. Upaya ini diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan pengendalian tembakau yang sudah ada di Indonesia guna menurunkan angka prevalensi perokok, terutama di kalangan remaja dan anak-anak.
Sebagai informasi, BPJPH merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Isu mengenai status halal dan haramnya rokok telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama dan ahli kesehatan di Indonesia, mengingat dampak negatif rokok terhadap kesehatan tubuh yang sangat nyata, sementara beberapa kalangan melihatnya dari sisi bahan baku produksi.
