Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan catatan kritis terhadap kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait proses penerbitan sertifikat halal. MUI menekankan bahwa dalam menjalankan mandat sertifikasi, BPJPH seharusnya tidak hanya berfokus pada percepatan durasi waktu atau efisiensi administratif semata.
Menurut MUI, aspek ketepatan dan akurasi dalam verifikasi produk harus menjadi prioritas utama. Hal ini dinilai krusial karena sertifikat halal bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan jaminan kepastian hukum dan syariat bagi konsumen Muslim. Jika proses sertifikasi hanya mengejar target kecepatan, dikhawatirkan terjadi pengabaian terhadap detail pemeriksaan bahan dan proses produksi yang dapat mencederai integritas label halal itu sendiri.
Lebih lanjut, MUI mengingatkan bahwa kualitas hasil akhir sertifikasi jauh lebih penting daripada sekadar mencapai angka target jumlah sertifikat yang terbit. Ketelitian dalam meninjau setiap komponen produk sangat diperlukan agar tidak ada keraguan di masyarakat mengenai kehalalan produk yang beredar di pasar. Sinergi antara BPJPH dan lembaga pemeriksa halal diharapkan dapat berjalan lebih ketat namun tetap efektif.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh standar jaminan produk halal diterapkan secara konsisten. Dengan mengutamakan ketepatan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem halal di Indonesia tetap terjaga, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dari risiko kontaminasi bahan non-halal dalam produk pangan maupun non-pangan.
