Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan klarifikasi terkait status kepemilikan lahan di wilayah Pagar Laut, tepatnya di Desa Urip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam keterangannya, Nusron mengungkapkan bahwa terdapat dua perusahaan yang memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan tersebut.
Pengungkapan ini menjadi perhatian publik mengingat lokasi tersebut berada di area strategis yang kerap menjadi sorotan terkait pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Bekasi. Kehadiran sertifikat HGB tersebut mengonfirmasi bahwa lahan di sekitar Pagar Laut secara legal telah dikelola oleh entitas korporasi melalui mekanisme perizinan pertanahan yang berlaku.
Langkah transparansi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan lahan di Desa Urip Jaya. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik agraria di masa mendatang serta memastikan bahwa pemanfaatan lahan tersebut sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan lahan agar tidak terjadi penyimpangan fungsi, terutama pada area-area yang memiliki dampak lingkungan atau sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar di wilayah Babelan.
