Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti laporan mengenai praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, menegaskan bahwa pihaknya membuka pintu lebar bagi KPK apabila lembaga antirasuah tersebut bermaksud mengusut lebih dalam kasus pungli yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan. Langkah koordinasi ini dipandang perlu guna memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang.
Menurut Syafrida, kasus pungli di berbagai lapas dan satu rutan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas pelayanan publik di sektor hukum dan hak asasi manusia. Dengan adanya koordinasi antara Ombudsman dan KPK, diharapkan proses pengawasan dan penyidikan dapat berjalan lebih efektif untuk membersihkan institusi pemasyarakatan dari praktik koruptif.
Ombudsman sendiri memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, namun untuk tindakan penindakan hukum pidana korupsi, kewenangan tersebut berada di tangan aparat penegak hukum seperti KPK. Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga dianggap sebagai solusi strategis untuk mengurai permasalahan sistemik yang memicu munculnya pungli di dalam lapas dan rutan.
Praktik pungli di lembaga pemasyarakatan merupakan isu klasik yang sering menjadi sorotan publik di Indonesia. Masalah ini umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum petugas untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari warga binaan, mulai dari fasilitas kamar hingga akses komunikasi. Upaya pemberantasan pungli di lapas menjadi krusial karena berdampak langsung pada keadilan sosial dan kualitas pembinaan narapidana di dalam penjara.
