Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di wilayah Ambon. Langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik serta kondisi fasilitas yang tersedia bagi para warga binaan di lembaga tersebut.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Ombudsman menemukan adanya permasalahan serius terkait kapasitas hunian. Sejumlah Lapas di Ambon terindikasi mengalami overkapasitas, di mana jumlah penghuni telah melampaui batas maksimal daya tampung yang tersedia. Kondisi ini menjadi sorotan utama karena berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesehatan para narapidana.
Kepadatan hunian yang terjadi dinilai dapat memicu berbagai permasalahan baru, mulai dari penurunan standar sanitasi hingga potensi konflik antar penghuni akibat ruang gerak yang sangat terbatas. Ombudsman menekankan pentingnya penataan ulang manajemen hunian serta koordinasi antar instansi terkait guna mengatasi masalah penumpukan warga binaan ini.
Melalui sidak ini, Ombudsman berharap pihak pengelola Lapas dan Kementerian Hukum dan HAM dapat segera mengambil langkah strategis untuk mengurangi beban kapasitas. Solusi yang diharapkan mencakup optimalisasi program reintegrasi sosial hingga evaluasi sistem penempatan tahanan agar tidak terjadi penumpukan yang ekstrem di satu lembaga tertentu.
Masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan isu kronis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini sering kali dipicu oleh tingginya angka kriminalitas serta proses peradilan yang memakan waktu lama, sehingga jumlah tahanan yang masuk tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang bebas. Kondisi ini menuntut adanya reformasi sistem pemidanaan, seperti penguatan peran kejaksaan dan pengadilan dalam menerapkan hukuman alternatif non-penjara bagi kasus-kasus ringan.
