Bagi masyarakat yang merasa pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tidak mencerminkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya, kini tersedia mekanisme untuk mengajukan perubahan data. Langkah ini penting agar distribusi bantuan sosial dapat menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran.
Ketidaksesuaian data desil seringkali terjadi akibat perubahan status ekonomi seseorang, seperti kehilangan pekerjaan, musibah, atau perubahan struktur keluarga yang tidak terupdate dalam sistem database nasional. Jika data yang tercatat masih menunjukkan kategori mampu sementara kondisi riil saat ini berada di bawah garis kemiskinan, maka pemutakhiran data menjadi solusi utama agar hak mendapatkan bantuan pemerintah tidak terabaikan.
Proses pengajuan perubahan data ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi dan validasi. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada otoritas terkait dengan membawa dokumen pendukung yang sah, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, guna memastikan bahwa proses perubahan data didasarkan pada bukti fisik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya sistem pengaduan dan pemutakhiran data ini, pemerintah berupaya meminimalisir terjadinya kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan sosial (exclusion error). Akurasi data menjadi kunci utama dalam efektivitas program perlindungan sosial agar dampak ekonomi dari bantuan tersebut dapat dirasakan secara maksimal oleh warga yang berada dalam kategori ekonomi terendah.
