Partai Demokrat memberikan tanggapan resmi terkait langkah hukum yang diambil oleh Denny Indrayana dalam menggugat keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak partai menegaskan bahwa mereka tidak memiliki keterlibatan langsung dalam mendorong maupun menghalangi proses hukum tersebut.
Andi Mallarangeng, yang mewakili pandangan partai, menyatakan bahwa pihaknya merasa terkejut dengan munculnya gugatan tersebut. Ia menekankan bahwa langkah yang diambil oleh Denny Indrayana merupakan keputusan pribadi dan bukan merupakan instruksi atau agenda politik dari internal Partai Demokrat.
Lebih lanjut, Mallarangeng menjelaskan bahwa Demokrat tetap menghormati proses hukum yang berjalan di MK. Namun, ia kembali menggarisbawahi bahwa partai tidak memberikan dukungan aktif untuk menginisiasi gugatan tersebut, sekaligus tidak berupaya untuk mengintervensi atau mencegah langkah hukum yang ditempuh oleh pihak penggugat.
Klarifikasi ini muncul di tengah hangatnya polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran yang menjadi sorotan publik. Partai Demokrat ingin memastikan bahwa posisi mereka tetap netral dan tidak ingin dikaitkan dengan strategi hukum individu yang sedang berjalan di lembaga peradilan tertinggi negara tersebut.
Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam berbagai kasus sengketa pemilu maupun gugatan hak konstitusional, MK seringkali menjadi pusat perhatian publik karena putusannya memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara.
