Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Komisi XIII DPR RI berencana untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melakukan verifikasi serta sinkronisasi antara data yang diterima oleh parlemen dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Kunjungan ini dipandang perlu guna memastikan bahwa informasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan atau pengawasan tidak mengalami distorsi. Dengan turun langsung ke lokasi, anggota legislatif berharap dapat melihat secara objektif kondisi fasilitas, manajemen pengelolaan tahanan, serta berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak Lapas Cibinong dalam menjalankan fungsinya.
Menurut Dasco, proses pencocokan data dan fakta lapangan ini menjadi krusial agar DPR dapat memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat sasaran bagi perbaikan sistem pemasyarakatan. Hal ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi serta standar operasional prosedur di dalam lembaga pemasyarakatan berjalan sebagaimana mestinya.
Selain memverifikasi data administratif, kunjungan ini diharapkan mampu mengungkap permasalahan mendasar yang mungkin tidak terpotret dalam laporan tertulis. Dengan demikian, sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif, khususnya dalam pengelolaan Lapas, dapat ditingkatkan demi terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih transparan dan akuntabel.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana. Isu mengenai kelebihan kapasitas (overcapacity) dan kualitas pelayanan kesehatan serta keamanan seringkali menjadi tantangan utama bagi berbagai Lapas di Indonesia, sehingga pengawasan berkala dari lembaga legislatif menjadi penting untuk mendorong reformasi birokrasi di sektor hukum dan HAM.
