Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, Guntur Romli, meminta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk tidak menghindari proses hukum terkait gugatan ijazah yang sedang bergulir. PDIP mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) agar memanggil Gibran secara resmi untuk hadir dalam persidangan perkara diskualifikasi tersebut.
Menurut Guntur Romli, kehadiran Gibran sangat krusial guna memberikan klarifikasi langsung dan membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang dipermasalahkan oleh penggugat. Ia menekankan bahwa proses persidangan di MK adalah mekanisme konstitusional yang harus dihormati oleh setiap warga negara, termasuk oleh pejabat publik.
Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa MK memiliki landasan hukum yang kuat untuk mewajibkan kehadiran pihak terkait. Ia merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memberikan wewenang penuh kepada hakim untuk memanggil pihak-pihak yang dianggap perlu memberikan keterangan dalam persidangan. Berdasarkan aturan tersebut, pejabat yang dipanggil wajib hadir guna memberikan bukti-bukti yang sah demi terangnya suatu perkara.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan pemimpin bangsa. PDIP berharap MK dapat menjalankan kewenangannya secara tegas agar segala keraguan publik mengenai persyaratan administratif calon pemimpin dapat terjawab melalui pembuktian yang sah di hadapan hukum.
