Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul adanya laporan kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini muncul setelah Gibran memberikan saran agar para korban atau penerima manfaat program tersebut membawa bekal makanan sendiri dari rumah untuk menghindari kejadian serupa.
Anggota PDIP, Guntur Romli, menilai bahwa saran yang disampaikan oleh Gibran mencerminkan ketidakyakinan pemerintah terhadap kualitas makanan yang disediakan melalui program unggulannya sendiri. Menurut Guntur, meminta masyarakat membawa bekal dari rumah adalah bentuk pengakuan secara tidak langsung bahwa negara tidak mampu menjamin keamanan pangan dalam implementasi program MBG.
Lebih lanjut, Guntur Romli menyebut bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi dalam tata kelola program nasional ini. Ia menegaskan bahwa seharusnya pemerintah fokus pada pengawasan kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan, bukan justru membebankan tanggung jawab keamanan pangan kepada masyarakat dengan meminta mereka membawa bekal sendiri.
Selain menyoroti masalah keracunan makanan, Guntur juga mengaitkan situasi politik saat ini dengan tekanan yang dihadapi Gibran, termasuk berbagai sengketa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berpendapat bahwa kondisi psikologis dan politik yang tidak stabil dapat memengaruhi cara komunikasi publik pemimpin negara.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan nutrisi bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi tantangan besar terkait standarisasi higienitas dan manajemen distribusi pangan di berbagai wilayah Indonesia untuk mencegah risiko kontaminasi makanan.
