Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait rencana pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Menurut ABADI, regulasi yang terlalu ketat dalam menentukan kategori pekerjaan outsourcing dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas operasional perusahaan dan mengancam keberlangsungan kerja para karyawan.
Kekhawatiran utama muncul apabila pemerintah menerapkan batasan yang terlalu kaku terhadap sektor-sektor yang selama ini mengandalkan tenaga kerja alih daya. Jika ruang gerak perusahaan penyedia jasa outsourcing dipersempit secara drastis, hal tersebut diprediksi akan memicu efisiensi tenaga kerja yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar.
ABADI menilai bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk beradaptasi dengan dinamika pasar. Pembatasan yang tidak terukur justru dianggap kontraproduktif karena alih-alih melindungi pekerja, kebijakan tersebut berisiko menghilangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada saat ini.
Oleh karena itu, asosiasi mendesak pemerintah dan legislatif untuk lebih cermat dalam menyusun aturan turunan maupun pasal-pasal terkait outsourcing. Mereka berharap adanya dialog yang lebih inklusif agar regulasi yang lahir nantinya mampu memberikan perlindungan bagi pekerja tanpa harus mengorbankan kelangsungan bisnis perusahaan alih daya maupun perusahaan pengguna jasa.
Sistem outsourcing atau alih daya telah menjadi bagian integral dari struktur ketenagakerjaan di Indonesia selama beberapa dekade. Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi inti mereka sambil menyerahkan pengelolaan fungsi pendukung kepada pihak ketiga. Namun, isu mengenai kepastian kontrak, upah yang layak, dan jaminan sosial bagi pekerja outsourcing tetap menjadi perdebatan panjang antara serikat pekerja dan pelaku usaha dalam upaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kesejahteraan buruh.
