Kementerian Hukum menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih dalam posisi menunggu keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau yang lebih dikenal dengan istilah presidential threshold.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa langkah selanjutnya terkait kebijakan ambang batas tersebut berada di tangan legislatif. Pihak pemerintah berkomitmen untuk mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.
Isu mengenai presidential threshold ini menjadi perhatian publik mengingat dampaknya yang signifikan terhadap proses pencalonan pemimpin negara pada pemilihan umum. Penentuan angka ambang batas ini akan menentukan siapa saja figur yang dapat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi politik.
Sejauh ini, pemerintah tidak memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai posisi spesifik mereka terhadap angka persentase tertentu, melainkan lebih menekankan pada proses koordinasi dan komunikasi dengan DPR RI guna mencapai kesepakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Presidential threshold merupakan syarat minimum perolehan suara atau kursi di parlemen yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, aturan ini sering menjadi perdebatan panjang antara pihak yang menganggapnya perlu untuk stabilitas pemerintahan dan pihak yang menilai hal tersebut membatasi hak konstitusional calon pemimpin serta pilihan rakyat.
