Peneliti dan Mahasiswa Gugat UU Polri ke MK, Sebut Proses Legislasi Cacat Formil
Jakarta - Sejumlah peneliti dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai, proses legislasi yang dilalui oleh undang-undang tersebut mengalami cacat formil yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.
Melalui proses hukum ini, para penggugat meminta agar MK meninjau dan membatalkan UU Polri yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Gugatan ini diajukan pada hari Senin, 30 Oktober 2023.
Menurut koordinator gugatan, Dr. Andi Siswanto, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pembahasan undang-undang tersebut, termasuk kurangnya partisipasi publik dan transparansi. "Dalam langkah pembentukan hokum, publik seharusnya dilibatkan secara aktif. Namun, nyatanya banyak kalangan yang merasa diabaikan dalam proses ini," jelasnya.
Para peneliti dan mahasiswa juga menyoroti bahwa undang-undang ini berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. "UU Polri seharusnya menjadi pengatur yang memperkuat perlindungan HAM, bukan sebaliknya. Kami khawatir, jika dilanjutkan, hajat hidup orang banyak akan terancam," ungkap salah satu mahasiswa, Rina Hartati.
Tanggapan Pihak Terkait
Sementara itu, pihak kepolisian yang diwakili oleh Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol. Wandi Irawan, menyatakan bahwa UU Polri telah melalui proses legislasi yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami menyayangkan adanya gugatan ini, karena kami percaya bahwa undang-undang ini akan membawa banyak manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya dalam konferensi pers.
Gugatan ini menjadi sorotan publik, mengingat UU Polri diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi reformasi kepolisian di Indonesia. Banyak pihak berharap MK dapat segera memutuskan perkara ini tanpa mengabaikan suara masyarakat yang terpanggil untuk menyampaikan aspirasinya.
Risiko Hukum dan Dampak Sosial
Pakar hukum tata negara, Prof. Budi Santoso, menjelaskan bahwa jika gugatan ini diterima oleh MK, maka bisa menjadi preseden yang signifikan untuk masa depan legislasi di Indonesia. "Apabila ditemukan cacat formil, MK berhak untuk membatalkan undang-undang tersebut. Hal ini bisa jadi titik balik bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang ke depannya," ujar Prof. Budi.
Dengan adanya gugatan ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat lebih memerhatikan proses perumusan undang-undang di masa mendatang, demi terciptanya regulasi yang adil dan transparan bagi seluruh elemen masyarakat. Para penggugat pun akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap untuk mengedukasi publik mengenai pentingnya partisipasi dalam legislasi.
