PORTALSOLUSINDO
Internasional

Pengadilan Syekh Hassoun Eks Mufti Suriah Pendukung Assad, Bisa Dihukum Meski tak Angkat Senjata?

Oleh: Siti AminahMinggu, 28 Juni 2026 pukul 11.45
Pengadilan Syekh Hassoun Eks Mufti Suriah Pendukung Assad, Bisa Dihukum Meski tak Angkat Senjata?
[Iklan AdSense 728x90]

Pengadilan Syekh Hassoun Eks Mufti Suriah Pendukung Assad, Bisa Dihukum Meski tak Angkat Senjata?

Jakarta, Indonesia - Syekh Ahmad Hassoun, mantan mufti Suriah yang dikenal sebagai pendukung setia Presiden Bashar al-Assad, tengah menghadapi ancaman hukuman pasca mencuatnya dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia meski ia tidak secara langsung terlibat dalam aksi pengangkatan senjata.

Keputusan ini muncul di tengah ketegangan yang kian meningkat di Suriah, di mana pemerintah Assad telah menerima sorotan internasional terkait perlakuannya terhadap lawan politik dan sipil. Pengadilan di Damaskus telah menerapkan prinsip bahwa dukungan terhadap rezim yang melakukan pelanggaran berat dapat dipertanggungjawabkan, meskipun individu tersebut tidak mengangkat senjata secara langsung.

Keterlibatan Syekh Hassoun dalam Konflik

Syekh Hassoun dikenal karena retorikanya yang menentang gerakan oposisi dan memperkuat posisi pemerintah dalam berbagai kesempatan, termasuk melalui berbagai penampilan publik dan media. Nampaknya, pola dukungan ini membuatnya menjadi target dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak oposisi serta organisasi hak asasi manusia di luar negeri.

  • Desakan global: Banyak negara dan organisasi internasional mendesak agar para pendukung rezim Assad termasuk Hassoun dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.
  • Risiko hukum: Pasal-pasal dalam hukum internasional menjelaskan bahwa dukungan verbal maupun material terhadap tindakan yang melanggar hak asasi manusia bisa berujung pada tuntutan hukum.

Reaksi dan Harapan

Sejumlah kelompok hak asasi manusia menyambut baik perkembangan ini, menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum internasional, termasuk mereka yang tidak memegang senjata, harus diadili demi keadilan dan pemulihan kepercayaan masyarakat.

“Dukungan terhadap kekerasan dan penindasan harus ada konsekuensinya. Setiap individu harus dapat dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli perannya dalam konflik,” ungkap juru bicara Human Rights Watch.

Kesimpulan

Kasus Syekh Hassoun menjadi salah satu contoh di mana implikasi hukum terus berkembang di era modern ini. Penting bagi masyarakat internasional untuk memperhatikan setiap bentuk dukungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada satu pun individu, baik secara langsung maupun tidak, yang terhindar dari keadilan.

Kepala pengadilan di Damaskus akan segera memutuskan langkah selanjutnya terhadap Syekh Hassoun, di mana keputusan ini akan menjadi penentu bagi masa depannya dan juga menjadi sinyal tentang bagaimana hukum dapat mengakomodasi pelanggaran yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata.

Disclaimer: Penggunaan teknologi AI pada artikel ini ditujukan semata-mata untuk penyempurnaan redaksional.